M.LATIEF/KOMPAS.COM ILUSTRASI

JAKARTA, KOMPAS.com —  Ketua Forum Musyawarah Guru Jakarta yang juga sebagai deklarator Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, mengungkapkan, organisasi guru yang lama seperti PGRI atau FGII dirasa tidak dapat menyalurkan aspirasi para guru. “Kami juga tidak puas dengan kinerja organisasi yang menaungin kami tersebut,” ujarnya di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Minggu (23/1/2011).

“Organisasi baru ini menyoroti tentang pemenuhan kualitas pendidikan, praktik-praktik ketidakadilan di dunia pendidikan seperti adanya pengotak-ngotakan sekolah unggul, sekolah bersertifikat internasional,” kata Ade Irawan dari Koalisi Pendidikan ICW yang juga deklarator FSGI.

Retno menjelaskan, fokus utama organisasi ini adalah menyoroti tentang diskriminasi terhadap guru. Forum guru menilai ada rapor merah dalam kinerja 100 hari Kemendiknas. Dana yang berikan hanya untuk biaya membangun kapasitas kepala sekokah dan pengawas, bukannya untuk meningkatkan kapasitas mutu guru. “Menurut kami, ini pelanggaran kejahatan ketika guru disuruh untuk berkarya setinggi-tingginya tetapi digaji serendah-rendahnya. Ini merupakan sebuah ketidakadilan,” tukas Retno.

Selain diskriminasi guru, kebijakan mengenai “pe-label-an” terhadap sekolah juga merupakan hal yang disoroti FSGI. Adanya “label”,  mulai dari sekolah berstandar internasional (SBI), sekolah unggulan, dan sekolah reguler merupakan tindakan yang tidak adil  pemerintah kepada masyarakat Indonesia.

“Pendidikan berkualitas kami nilai hanya untuk orang kaya. Siapa yang bisa bersekolah di sekolah internasional? Pastilah itu anak orang-orang kaya atau mampu. Kalau kami dapat istilahkan, mungkin kelas reguler ini untuk ‘kaum kromo’ dan sekolah internasional ‘kaum bangsawan’,” kata Retno.

“Kami ingin menuju pendidikan nasional yang berkualitas. Dari 12 organisasi guru dari beberapa daerah, kami lahirkan satu organisasi guru baru, Federasi Serikat Guru Indonesia,” pungkasnya.